Bengkalis, ᴄʏʙᴇʀxᴘᴏꜱᴛ.ᴄᴏᴍ – Aroma ketegangan menyelimuti halaman Gedung DPRD Kabupaten Bengkalis, Rabu (13/5/2026), ketika puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) datang membawa satu tuntutan utama, mendesak penyelesaian krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus melumpuhkan aktivitas masyarakat di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat.
Apa yang semula diharapkan menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa, kepolisian, dan DPRD, justru berubah menjadi perdebatan panas yang memantik kekecewaan massa. Kesepakatan awal yang disebut telah disetujui bersama dinilai tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Kericuhan bermula saat mahasiswa tiba dengan membawa surat pemberitahuan aksi demonstrasi, bukan permohonan audiensi. Dalam proses komunikasi sebelum aksi berlangsung, pihak kepolisian disebut meminta massa membatalkan demonstrasi dan menggantinya dengan forum dialog bersama DPRD.
Mahasiswa akhirnya menyetujui tawaran tersebut dengan satu syarat tegas, pertemuan harus digelar secara terbuka di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bengkalis.
Kesepakatan itu, menurut massa aksi, telah dinyatakan jelas dan disepakati seluruh pihak. Namun situasi berubah ketika setibanya di gedung dewan, mahasiswa justru diarahkan menuju ruang rapat biasa, bukan Ruang Sidang Paripurna sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya.
Perubahan lokasi itu langsung memicu penolakan dan ketegangan di halaman kantor DPRD.
Anggota Komisi IV DPRD Bengkalis, M. Isa, berupaya meredam suasana. Ia meminta mahasiswa tetap mengedepankan musyawarah dan menjaga kondusivitas forum.
“Ketika masyarakat menemukan persoalan, tempat menyelesaikannya adalah meja musyawarah. Saya pikir kurang etis jika kita terlalu lama di halaman ini. Namun, keinginan adik-adik tetap kami hargai,” ujar Isa di tengah sorakan massa.
Ia juga meminta seluruh pihak menata posisi diskusi agar dialog dapat berlangsung lebih tertib dan nyaman.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Bengkalis, Fakhtiar Qodri, mencoba mencairkan ketegangan dengan menyerukan, “Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat!” di hadapan massa aksi yang masih bertahan di halaman gedung dewan.
Fakhtiar kemudian mengajak mahasiswa memasuki ruang hearing yang telah disiapkan DPRD. Ia menegaskan, ruangan tersebut merupakan forum resmi yang selama ini digunakan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung.
“Kami dari lembaga DPRD mengajak rekan-rekan masuk ke forum yang sudah tersedia khusus untuk hearing. Di sana diskusi bisa lebih teratur dan lebih leluasa membahas persoalan yang disampaikan,” kata Fakhtiar.
Namun penjelasan itu tidak meredakan situasi. Koordinator Umum Aksi, Rahmad Hidayat, justru meluapkan kekecewaannya di hadapan anggota dewan dan aparat kepolisian.
Dengan nada tegas, Rahmad menegaskan bahwa sejak awal pihaknya tidak pernah mengajukan audiensi.
“Surat yang kami masukkan adalah surat aksi, bukan surat audiensi. Kami ditelepon pihak kepolisian dan diminta tidak melakukan demonstrasi, melainkan berdialog. Kami setuju dengan satu syarat mutlak: audiensi dilakukan di Ruang Sidang Paripurna dan tidak ada aksi di luar. Semua sepakat saat itu,” ujar Rahmad.
Ia mempertanyakan perubahan keputusan yang terjadi di lapangan dan menilai ada pengingkaran terhadap komitmen awal.
“Kenapa hari ini berbeda dengan apa yang sudah disepakati? Ini kesalahan di polisi atau di DPRD? Jangan coba-coba membohongi kami. Kami sudah mengikuti seluruh permintaan pihak kepolisian dan dewan, tetapi balasannya justru ingkar janji,” tegasnya.
Kekecewaan itu akhirnya membuat mahasiswa memutuskan kembali ke skema awal demonstrasi. Massa menolak melanjutkan dialog di ruang yang telah disiapkan DPRD dan memilih meneruskan aksi di depan gerbang kantor dewan.
“Setelah ini kami ambil TOA kembali dan melanjutkan aksi seperti rencana awal. Keputusan ini mutlak,” kata Rahmad disambut teriakan dukungan massa aksi.
Menanggapi sikap mahasiswa, Fakhtiar kembali menegaskan bahwa DPRD memiliki tujuan yang sama, yakni mencari solusi atas kelangkaan BBM yang telah lama dikeluhkan masyarakat Bengkalis dan Pulau Rupat.
“Apa yang disampaikan rekan-rekan mahasiswa soal persoalan minyak, itu juga menjadi harapan kami. Masalah ini harus selesai. Kami sudah menyiapkan ruang penyerapan aspirasi dan siap berdiskusi untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Pertemuan yang berlangsung di halaman DPRD itu akhirnya berakhir dalam suasana tegang, namun tetap terkendali. Massa GMNI memilih melanjutkan orasi di depan gerbang gedung dewan sebagai bentuk protes atas komitmen yang mereka anggap tidak ditepati.***
Penulis : Tim
Editor : Redaksi
