Pekanbaru, ᴄʏʙᴇʀxᴘᴏꜱᴛ.ᴄᴏᴍ – Kabid PTKP HMI Badko Sumbagteng, Taufik Hidayat, menyoroti sejumlah tuntutan dalam aksi mahasiswa Riau terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Provinsi Riau. Ia menilai, penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi setiap tuntutan perlu disusun berdasarkan data, kondisi faktual, dan ketepatan sasaran.
Tuntutan transparansi penggunaan dana bantuan Presiden sebesar Rp30 miliar dan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp18 miliar, pemulihan lahan terbakar, kesiapsiagaan sekolah, hingga koordinasi lintas provinsi merupakan isu yang penting. Namun, seluruh tuntutan tersebut perlu dijelaskan secara terukur agar tidak berhenti sebagai daftar desakan tanpa arah penyelesaian yang jelas.
“Persoalannya bukan sekadar siapa yang harus dituntut, melainkan apakah tuntutan yang disampaikan sudah menjawab persoalan yang sebenarnya. Jika kabut asap diduga berasal dari provinsi tetangga, maka sumber dan pergerakan asap perlu diverifikasi melalui data hotspot, arah angin, dan informasi resmi. Pada saat yang sama, pemerintah tetap berkewajiban melindungi masyarakat Riau yang terdampak,” ujar Kabid PTKP BADKO.
Ia menambahkan, tuntutan transparansi anggaran juga harus disertai kejelasan mengenai sumber dana, peruntukan, realisasi penggunaan, dan mekanisme pertanggungjawabannya. Dengan demikian, pengawasan publik tidak dibangun berdasarkan asumsi, tetapi melalui data yang dapat diuji secara terbuka.
Di sisi lain, penanganan asap lintas wilayah membutuhkan koordinasi antardaerah dan pemerintah pusat. Karena itu, pembagian tanggung jawab perlu diperjelas agar penanganan tidak terpusat pada satu pihak, sementara persoalan di wilayah lain luput dari perhatian.
Kami juga menilai tuntutan pemulihan lahan dan kesiapsiagaan sekolah harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Pemulihan lingkungan perlu menyasar wilayah terdampak berdasarkan data, sedangkan perlindungan terhadap pelajar harus mempertimbangkan kondisi kualitas udara dan risiko kesehatan.
“Gerakan mahasiswa harus tetap kritis, tetapi pemerintah juga harus terbuka terhadap evaluasi. Jangan sampai perdebatan hanya berujung pada saling menyalahkan, sementara masyarakat terus menghadapi dampak kabut asap. Yang dibutuhkan adalah data yang terbuka, koordinasi yang jelas, dan langkah konkret yang bisa dievaluasi,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Menurutnya, kualitas aspirasi tidak hanya diukur dari banyaknya tuntutan atau kerasnya tekanan, tetapi juga dari ketepatan analisis dan solusi yang ditawarkan.
“Pemerintah harus transparan, mahasiswa harus objektif, dan seluruh pihak harus berani menguji klaimnya masing-masing. Tujuannya bukan memenangkan perdebatan, melainkan memastikan penanganan karhutla dan kabut asap berjalan efektif serta memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat,” tutup Taufik Hidayat selalu kabid PTKP HMI BADKO SUMBAGTENG
Penulis : S'via
Editor : Redaksi
