PEKANBARU | cyberxpost.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Riau, Masuri, SH, mengingatkan Pemerintah Provinsi Riau agar berhati-hati mengambil kebijakan menghadapi keterbatasan ruang fiskal yang saat ini sedang melilit keuangan daerah yang berimbas pada terbatasnya kemampuan pemerintah membiayai pembangunan daerah.
“Kebijakan fiskal yang salah bisa mengancam stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor. Ini tantangan utama bagi pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek untuk melindungi rakyat, menjaga pasar, dengan tujuan jangka panjang yakni untuk pertumbuhan berkelanjutan daerah,” kata Masuri, Selasa (9/12/2025).
Menurut Masuri, menghadapi dilema fiskal saat ini, Pemprov Riau harus memilih antara mengurangi defisit/utang yang akhirnya bisa menekan pertumbuhan, atau meningkatkan belanja/defisit yang beresiko menambah utang dan ketidakstabilan. Dilema fiskal ini situasi sulit yang dihadapi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pendapatan dan pengeluaran.
“Ini sering terjadi karena ada ketidakseimbangan antara penerimaan, seperti pajak dan lain-lain yang terbatas dengan kebutuhan belanja yang besar, seperti subsidi, gaji, dan utang. Situasi ini akhirnya menimbulkan pertentangan antara disiplin fiskal, dalam hal ini menghindari defisit, dan dorongan pertumbuhan ekonomi melalui belanja publik,” jelasnya.
Provinsi Riau sendiri, papar Masuri, menghadapi dilema fiskal yang tidak ringan. Di mana pendapatan daerah melemah, sementara belanja tinggi. Pendapatan daerah, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), pajak, dan lain-lain, hanya cukup untuk menutup belanja wajib seperti subsidi dan gaji pegawai, sementara program prioritas pembangunan butuh dana besar.
Selain itu, Riau juga menghadapi dilema antara defisit dengan stabilitas. “Mencapai keseimbangan fiskal atau defisit nol, bisa baik untuk kredibilitas pasar, tetapi resikonya malah bisa menekan pertumbuhan ekonomi, atau bahkan mengorbankan belanja produktif pemerintah, seperti infrastruktur dan pendidikan. Keterbatasan kemampuan pemerintah Riau membiayai pembangunan memaksa pengetatan belanja daerah atau menuntut inovasi pemerintah mencari sumber-sumber pendapatan baru,” jelasnya.
Defisit APBD Riau 2025, urai Masuri, setidaknya terlihat dari pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, awal November 2025 lalu. Hariyanto menyebut, pendapatan daerah Riau tahun 2025 sebesar Rp8,2 – Rp8,4 triliun sehingga ada defisit Rp1,1 triliun lebih dari APBD yang ditetapkan Rp9,4 triliun.
Gubri Abdul Wahid dalam rapat bersama jajarannya sebelumnya juga pernah menyebut bahwa pendapatan Riau dari tahun ke tahun turun. Berdasarkan data realisasi perolehan PAD Riau tahun 2024 mencapai Rp15,93 triliun atau turun dibandingkan perolehan pendapatan yang sama tahun 2023 mencapai Rp32,2 triliun.
Menyikapi dilema fiskal ini, menurut hemat Masuri, Pemprov Riau harus menerapkan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemprov Riau harus memperbaiki kelemahan internal dan hambatan struktural, antara lain melalui peningkatan integritas, inovasi, dan keterampilan ASN sehingga mampu meningkatkan sumber-sumber PAD, serta mereformasi hambatan struktural birokrasi pemerintahan terkait kualitas sistem dan efesiensi layanan publik.
“Strategi lainnya, meningkatkan daya saing untuk meraih peluang investasi. Caranya, memokuskan pada prioritas pembangunan ekonomi berbasis hilirisasi dan industri pengolahan terhadap komoditi unggulan non migas. Kemudian memberikan stimulus, insentif dan penyiapan infrastruktur yang memadai di kawasan industri sehingga menarik minat investor, khususnya dari luar negeri,” papar Masuri. (Red)
