NIAS UTARA | ᴄʏʙᴇʀxᴘᴏꜱᴛ.ᴄᴏᴍ – Aspirasi pembentukan Provinsi Kepulauan Nias dinilai harus terus diperjuangkan secara konsisten, berkesinambungan, dan tidak berhenti sebatas forum diskusi. Seluruh elemen masyarakat Kepulauan Nias diharapkan ikut mengawal setiap perkembangan proses tersebut.
Hal itu disampaikan Drs. Duhufati Zega, MM, salah seorang tokoh pendiri sekaligus penasihat Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI), Minggu (20/9/2026).
Menurut Duhufati, perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias merupakan aspirasi yang membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara masyarakat, pemerintah daerah, BPP-PKN, FORKADA, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, mahasiswa, aktivis, serta masyarakat Nias di berbagai daerah perlu terus diperkuat.
Ia menekankan, aspirasi tersebut harus tetap disuarakan melalui berbagai ruang komunikasi publik yang tersedia, termasuk media jurnalistik, konten digital, media sosial, forum masyarakat, maupun komunikasi langsung dengan pemerintah pusat.
“Realisasi Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias harus terus disuarakan secara konsisten dan berkesinambungan. Masyarakat harus terus mengawal progresnya dan memastikan aspirasi pembentukan Provinsi Kepulauan Nias tetap menjadi perhatian pemerintah serta publik secara nasional,” tegas Duhufati.
Duhufati juga mengajak pemuda asal Kepulauan Nias yang berada di berbagai wilayah Indonesia maupun di luar negeri untuk ikut mengambil bagian dalam menyuarakan aspirasi tersebut.
Menurutnya, perkembangan teknologi dan komunikasi memberikan ruang yang luas bagi generasi muda untuk menyampaikan informasi serta membangun komunikasi publik mengenai berbagai potensi dan kebutuhan pembangunan Kepulauan Nias.
“Pemuda asal Nias di berbagai wilayah, bahkan yang berada di luar negeri, memiliki kekuatan besar melalui teknologi dan komunikasi. Ruang digital harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menyampaikan informasi dan aspirasi pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. Kita bisa bergerak dengan cara yang cerdas, produktif, dan terukur,” ungkapnya.
Selain peran masyarakat, Duhufati menilai dukungan dan koordinasi seluruh kepala daerah se-Kepulauan Nias terhadap perjuangan BPP-PKN juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menyampaikan secara terbuka langkah-langkah yang telah dilakukan, bentuk koordinasi dengan BPP-PKN, serta berbagai upaya yang berkaitan dengan kesiapan pembangunan Kepulauan Nias.
“Dukungan seluruh kepala daerah se-Kepulauan Nias terhadap perjuangan BPP-PKN sangat penting. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah, bentuk koordinasi dengan BPP-PKN, serta kesinambungan antara perjuangan pembentukan provinsi dengan kesiapan pembangunan Kepulauan Nias,” katanya.
Duhufati juga berharap FORKADA Kepulauan Nias dapat menunjukkan sikap dan langkah yang jelas dalam mendukung aspirasi masyarakat, sesuai dengan porsi kewenangan masing-masing.
Lebih lanjut, Duhufati yang disebut pernah menjabat sebagai mantan hakim ad hoc PHI Provinsi Banten itu mengatakan bahwa perjuangan menuju terbentuknya Provinsi Kepulauan Nias harus berjalan seiring dengan penguatan berbagai sektor pembangunan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, pariwisata, industri, teknologi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesiapan daerah.
“Perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias juga harus dibarengi dengan penguatan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, pariwisata, industri, teknologi, dan yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tambahnya.
Di akhir keterangannya kepada awak media, Duhufati menyampaikan sejumlah hal yang menurutnya perlu menjadi perhatian bersama dalam memperjuangkan aspirasi pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.
Pertama, seluruh elemen masyarakat harus mengedepankan persatuan dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan.
Kedua, BPP-PKN diharapkan terus mengawal setiap tahapan perjuangan serta memberikan informasi perkembangan secara terbuka kepada masyarakat.
Ketiga, seluruh kepala daerah se-Kepulauan Nias diharapkan memperkuat koordinasi dan menunjukkan dukungan serta langkah yang jelas sesuai kewenangan masing-masing.
Keempat, masyarakat Kepulauan Nias dan pemuda Nias di berbagai wilayah diharapkan terus menyuarakan aspirasi pembentukan Provinsi Kepulauan Nias secara konsisten dan bertanggung jawab.
Kelima, pembangunan Kepulauan Nias perlu terus dipersiapkan dan dikawal secara bersamaan dengan aspirasi pembentukan provinsi.
“Perjuangan ini membutuhkan persatuan, komunikasi, keterbukaan informasi, koordinasi, serta pengawalan yang berkesinambungan. Karena itu, seluruh elemen masyarakat Kepulauan Nias diharapkan mengambil bagian sesuai kapasitas masing-masing,” pungkas Duhufati Zega.***
Penulis : Tim/Red
