Jakarta, ᴄʏʙᴇʀxᴘᴏꜱᴛ.ᴄᴏᴍ – KPK mengungkapkan perkara pengembangan kasus pada Ditjen Bea Cukai yang menyeret PT Djarum menimbulkan kerugian negara di bidang cukai. KPK menyampaikan jumlah kerugian negara yang timbul dari perkara cukai ini mencapai triliunan rupiah.
“Ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penerimaan negara. Ya artinya berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau Pasal 2, Pasal 3, atau di KUHP Pasal 603, 604 yang berkaitan dengan cukai,” ungkap Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).
“Untuk hitungan awal (kerugian negara) di angka triliunan,” sambungnya.
Namun, Budi belum menyampaikan perkara yang tengah diusut KPK terkait pengurusan pita cukai menyeret PT Djarum terjadi sejak kapan. Dia juga belum membeberkan modus korupsi apa aja yang ada dalam perkara ini.
“Untuk tempusnya nanti kami update, ya. Jadi memang ini akan ditarik mundur ya untuk beberapa tahun ke belakang. Nanti kita akan melihat dugaan praktik penyimpangan dalam cukai ini sejak kapan dilakukan,” jelas Budi.
“Untuk detail modusnya belum bisa kami sampaikan karena ini memang masih tahap awal, sehingga tim juga masih melakukan penelusuran,” imbuhnya.
Sebelumnya, hingga kemarin, KPK masih melakukan penggeledahan di wilayah Kudus, Jawa Tengah (Jateng). Penggeledahan menjadi rangkaian dari penggeledahan kantor PT Djarum dan kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Kudus terkait pengembangan penyidikan kasus pada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
“Untuk kegiatan penggeledahan di wilayah Kudus sampai dengan hari ini masih berlangsung,” jelas Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/10).
Budi belum merinci lokasi yang digeledah. Dia menjelaskan penggeledahan masih berlangsung hari ini.
“Jadi memang ada kegiatan di lapangan untuk di beberapa titik. Kami akan update nanti jika memang sudah ada perkembangan-perkembangan yang bisa kami sampaikan kepada publik. Karena memang saat ini tim masih di lapangan, kegiatan penggeledahan masih berlangsung,” tutur Budi.
Budi menyebut penggeledahan ini terkait dengan pita cukai rokok. Penyidik pun mendalami dugaan kickback dari pengurusan pita cukai serta mengusut modus-modus lain yang digunakan.
“Semuanya masih didalami. Yang pertama karena ini memang masih di tahap awal, yang kedua apakah ini kemudian nanti ada kickback ataupun dugaan pemberian yang dilakukan oleh PT Djarum kepada oknum-oknum di Bea dan Cukai berkaitan dengan pita cukai ya, yang digunakan untuk ditempel di setiap bungkus rokok, atau kemudian ada modus-modus lainnya,” terang Budi.
Penyidik telah menyita dokumen serta barang bukti elektronik. Dia mengatakan dokumen itu akan dianalisis lebih lanjut.
KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk perkara importasi di Ditjen Bea Cukai, Kemenkeu. KPK pun langsung melakukan penggeledahan di PT Djarum, wilayah Kudus, Jawa Tengah (Jateng), seusai penerbitan sprindik baru ini.
“KPK melakukan pengembangan penyidikan perkara terkait Bea dan Cukai, dengan menerbitkan sprindik baru per Oktober 2026,” ungkap Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (28/10).
“Selain itu, tim juga melakukan penggeledahan di kantor PT Djarum,” lanjutnya.
KPK sendiri telah menerbitkan dua surat perintah penyidikan baru dari pengembangan perkara ini. Satu sprindik sudah dengan penetapan tersangka, yakni pejabat Bea Cukai Gatot Heroe, sedangkan satu sprindik lainnya bersifat umum dan belum ada penetapan tersangka.***
Penulis : EDI
Editor : Redaksi
