Labuhanbatu, ᴄʏʙᴇʀxᴘᴏꜱᴛ.ᴄᴏᴍ – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menegaskan komitmen penuhnya untuk menyukseskan salah satu program strategis nasional di era Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri, ST, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Bupati, Kantor Bupati Labuhanbatu, Jumat (19/6/2026).
Agenda berskala nasional ini dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh sejumlah menteri kabinet guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Kolaborasi besar ini ditandai dengan dua momentum penandatanganan strategis yaitu, Penandatanganan SKB oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, terkait percepatan program 3 juta rumah.
Penandatanganan Surat Edaran Bersama oleh Mendagri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Langkah ini berfokus pada pengintegrasian lahan pertanian pangan berkelanjutan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota.
Prosesi penandatanganan penting ini disaksikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti.
Usai mengikuti jalannya rapat, Wakil Bupati Labuhanbatu H. Jamri, ST menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu siap memberikan dukungan penuh terhadap program strategis nasional ini. Menurutnya, sinergi antara kementerian terkait menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan hunian layak di daerah.
“Program pembangunan 3 juta rumah ini adalah langkah konkret pemerintah pusat dalam menyiapkan hunian layak bagi masyarakat. Kami di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan segera melakukan koordinasi internal untuk mendukung salah satu program prioritas bapak presiden Prabowo Subianto,” ujar H. Jamri.
Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan lintas sektor seperti Kementerian PKP, ATR/BPN, Kemendagri, dan BPS merupakan kunci penting agar penyaluran program ini tepat sasaran.
“Dengan data yang akurat dari BPS serta dukungan legalitas tanah dari ATR/BPN, kita optimistis program ini bisa berjalan cepat, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Turut hadir, Kadis Dukcapil Maznil Khairi, S.E., M.Pd., Kadis DPMPTSP Sarbaini Harahap, Diskominfo, Bappenda, dan Dinas Perkim.***
Penulis : R. Ray
Editor : Redaksi
