Pekanbaru, Cyberxpost.com – Ketua Umum HMI Komisariat Tabrani, Kukuh Elhakim, menyampaikan kecaman keras atas penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Brimob Polda Maluku terhadap seorang remaja berusia 14 tahun di Maluku yang berujung pada meninggalnya korban.
Dalam pernyataannya, elhakim menilai peristiwa tersebut sebagai tragedi kemanusiaan yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Menurutnya, aparat penegak hukum seharusnya hadir sebagai pelindung rakyat, bukan justru menjadi pihak yang melakukan kekerasan, terlebih kepada anak di bawah umur, hingga korban mengalami pemukulan pada bagian kepala menggunakan helm oleh aparat.
“Kami mengecam keras tindakan brutal tersebut. Penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seorang anak, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan nilai kemanusiaan, Lebih menyakitkan lagi, helm yang digunakan oleh aparat tersebut dibeli dari uang rakyat melalui pajak. Seharusnya perlengkapan itu digunakan untuk melindungi masyarakat, bukan justru melukai apalagi sampai merenggut nyawa seorang anak” ujar elhakim.
Ia mendesak agar pihak kepolisian melakukan proses hukum secara transparan dan tidak menutup-nutupi kasus tersebut. Elhakim menegaskan bahwa siapapun yang terlibat harus diproses secara tegas tanpa pandang bulu demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Lebih lanjut, Elhakim juga menuntut adanya evaluasi menyeluruh serta reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia agar praktik kekerasan oleh oknum aparat tidak terus berulang.
“Kasus ini harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi di tubuh Polri. Penegakan hukum harus mengedepankan profesionalitas, kemanusiaan, dan akuntabilitas,” tegasnya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap keadilan bagi korban, Elhakim turut mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk bersama-sama mengawal kasus tersebut melalui gerakan moral, aksi damai sekalipun aksi turun ke jalan.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat terutama mahasiswa di berbagai daerah, untuk bersatu menyuarakan keadilan. Jika suara rakyat diabaikan, maka jalanan adalah ruang demokrasi untuk menuntut kebenaran,” tutupnya.**
Penulis : S'via
Editor : Redaksi
