Musi Rawas Utara, Cyberxpost.com – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sum-sel kembali menegaskan komitmennya untuk menyusun rencana pembangunan yang tepat sasaran, terukur, dan bermanfaat luas bagi masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 yang digelar di Gedung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muratara, Senin (06/04/2026).
Forum strategis ini menjadi wadah penting untuk menyatukan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat. Kegiatan tahun ini mengusung tema “Akselerasi Pembangunan dan Konektivitas Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional”.
Acara yang berlangsung dengan khidmat ini dihadiri oleh Wakil Bupati Muratara, H. Junius Wahyudi Turut hadir Ketua DPRD Muratara Devi Arianto beserta para anggota dewan, Kapolres Muratara AKBP Rendy Surya Aditama, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, hingga perwakilan dari dunia perbankan, yaitu Bank Sumsel Babel.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Muratara, H. Junius Wahyudi menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang tahun 2026 ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap arahan dari Pemerintah Pusat mengenai kapasitas peserta dan tata cara pelaksanaan agar kegiatan berjalan lebih efisien, hemat, namun tetap tepat sasaran.
“Pelaksanaan Musrenbang tahun ini mengikuti petunjuk dari Presiden RI, dengan pengaturan jumlah undangan yang berbeda dari biasanya. Namun, hal ini sama sekali tidak mengurangi makna dan tujuan utama dari perencanaan pembangunan yang kita susun bersama demi kemajuan daerah,” ujar Wakil Bupati.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam menyusun rencana pembangunan untuk tahun 2027, pemerintah daerah sangat mengutamakan penetapan skala prioritas. Penentuan prioritas ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh daerah, tanpa melupakan atau mengesampingkan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Intinya, kita ingin memastikan setiap rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Seluruh usulan pembangunan yang berasal dari desa maupun kelurahan akan kita perhatikan, kita kaji, dan kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran serta kebutuhan prioritas daerah yang telah disusun oleh Bappeda,” tambahnya.
Selain pembangunan sarana dan prasarana fisik, pemerintah daerah juga menaruh perhatian besar pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi di tingkat lokal. Melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang rencananya akan berjalan bersamaan dengan pengembangan Koperasi Merah Putih, diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan di wilayah Muratara.
“Kami berharap kedua program unggulan ini dapat memberikan dampak yang nyata bagi kehidupan masyarakat, baik dalam hal pemenuhan gizi yang baik bagi warga maupun peningkatan taraf ekonomi keluarga di daerah ini,” jelasnya.
Di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Wakil Bupati menyampaikan rasa bangganya karena saat ini kualitas tenaga kerja asal Muratara dinilai telah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah. Hal ini tentunya menjadi modal yang sangat penting dan berharga dalam mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai sektor.
Meski demikian, Wakil Bupati mengakui bahwa tantangan masih harus dihadapi, terutama dalam hal pemerataan pembangunan infrastruktur. Salah satu tantangan yang masih menjadi perhatian adalah kondisi akses jalan di wilayah Kecamatan Ulu Rawas serta pembangunan jembatan penghubung di Desa Sukamenang yang dinilai masih membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih serius.
Selain mengandalkan kemampuan anggaran daerah, pemerintah daerah juga menyampaikan harapan agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan berkantong hukum di wilayah Muratara dapat lebih aktif menyalurkan anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang biasa dikenal dengan sebutan CSR. Hal ini diharapkan dapat menjadi pendamping dan dukungan bagi pemerintah daerah dalam membangun wilayah bersama-sama.
Sebagai penutup arahannya, Wakil Bupati menegaskan kembali komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat reformasi birokrasi di seluruh instansi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik, cepat, tepat, dan profesional.
Ia juga menyebutkan bahwa Musrenbang RKPD ini merupakan momen yang sangat krusial dalam menyatukan visi pembangunan lintas sektor. Menurutnya, sinergitas yang baik antara pemerintah daerah, tingkat kecamatan, hingga tingkat desa menjadi kunci utama dalam menghasilkan perencanaan yang efektif dan efisien.
“Musrenbang ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi merupakan forum strategis untuk memastikan setiap program yang dirancang benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk memperkuat kerja sama antarpemangku kepentingan. Hal ini dimaksudkan agar setiap usulan pembangunan yang masuk dapat disusun dengan matang, terukur, dan pada akhirnya mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menutup kegiatannya, Wakil Bupati berharap agar hasil dari pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk mendorong kemajuan Kabupaten Muratara menuju daerah yang lebih mandiri dan sejahtera. “Kami ingin pembangunan yang direncanakan tidak hanya berjalan sesuai jadwal, tetapi juga benar-benar terasa manfaatnya hingga ke lapisan masyarakat paling bawah,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Muratara, Devi Arianto, menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran atau yang biasa disebut dengan istilah pokir yang disampaikan oleh pihak legislatif dalam forum ini merupakan cerminan langsung dari aspirasi dan kebutuhan riil yang disampaikan oleh masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, ia menekankan agar seluruh program pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan benar-benar berpihak pada kepentingan warga.
“Pokok-pokok pikiran yang kami sampaikan adalah suara asli dari masyarakat. Oleh sebab itu, hal ini harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah agar pembangunan tidak hanya sekadar berjalan, tetapi juga dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga,” tegas Devi Arianto.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya menyusun arah pembangunan yang terukur, penyebarannya merata di seluruh wilayah, serta bersifat berkelanjutan. Khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur, penguatan perekonomian masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik agar semakin cepat dan profesional. (Amajid)
