Bengkalis, Cyberxpost.com – Anggota Komisi IV dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Nurhasanah, Lc, menggelar kegiatan reses dan penyerapan aspirasi masyarakat di Desa Bathin Betuah, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tepatnya di Sumber Makmur RT 19 RW 08 pada ( Ahad, 15/02/2026).
Kegiatan ini digelar untuk menjawab permasalahan warga terkait akses layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta transparansi dan akurasi data bantuan sosial pemerintah.
Dalam paparannya, Hj. Nurhasanah menjelaskan bahwa sebagai anggota Komisi IV, ia memiliki kewenangan dan jaringan kerja untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Dinas Kesehatan, termasuk urusan BPJS Kesehatan. Salah satu permasalahan krusial yang disampaikan warga adalah keterbatasan layanan cuci darah di RSUD setempat yang memaksa pasien harus rutin berobat ke Pekanbaru atau Dumai.
“Coba bayangkan, orang dalam keadaan sakit harus cuci darah secara rutin, tapi harus pergi jauh ke Pekanbaru atau Dumai. Biayanya besar, tenaganya juga terkuras. Karena kami ada di Komisi IV dan memiliki hubungan kerja dengan pihak terkait, insya Allah beberapa kasus sudah bisa kita bantu agar pasien bisa mendapatkan layanan di RSUD setempat,” ujar Hj. Nurhasanah dalam paparannya.
Selain isu kesehatan, Hj. Nurhasanah juga menyoroti program pemberdayaan perempuan yang telah ia inisiasi di Kecamatan Mandau. Berbagai kelompok usaha ibu-ibu telah dibentuk untuk meningkatkan ekonomi keluarga, seperti kelompok usaha laundry dan pembuatan bawang goreng. Ia juga berkomitmen untuk terus mengadakan pelatihan keterampilan agar ibu-ibu semakin mandiri dan berdaya.
“Di Mandau, kami sudah bentuk kelompok-kelompok ibu-ibu. Ada yang bergerak di bidang laundry, ada juga yang membuat bawang goreng. Kami juga berikan pelatihan agar mereka bisa bekerja lebih efisien, misalnya dengan penggunaan mesin, sehingga hasilnya lebih maksimal,” tambahnya.
Dalam sesi pembahasan bantuan sosial, Hj. Nurhasanah menjelaskan perubahan sistem penyaluran bantuan yang kini berbasis data terintegrasi dan desil. Pemerintah kini memprioritaskan warga yang masuk dalam desil 5 ke bawah sebagai penerima bantuan, sementara mereka yang memiliki aset seperti mobil, rumah mewah, atau lahan luas tidak lagi berhak menerima bantuan sosial.
“Dulu ada PKH, sekarang sistemnya direformasi. Semua warga punya data tercatat, termasuk aset dan kondisi ekonomi. Yang berhak dapat bantuan itu memang yang benar-benar susah, desil 5 ke bawah. Kalau ada yang punya mobil, rumah bagus, atau lahan sawit luas tapi masih menerima sembako gratis, itu tidak boleh dan akan dieliminasi,” tegasnya.
Hj. Nurhasanah juga mengapresiasi sikap warga yang menyadari ketidakhakannya menerima bantuan dan menolaknya dengan jujur. Menurutnya, hal ini penting agar bantuan pemerintah benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan. Saat ini, Dinas Sosial sedang melakukan verifikasi data untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan.
Di akhir kegiatan, Hj. Nurhasanah memohon doa dan dukungan dari masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dalam memperhatikan permasalahan warga, baik di lingkup Komisi IV maupun melalui kerjasama dengan komisi lain untuk isu-isu di luar tugas utamanya, seperti masalah air dan PDAM. Ia juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Mohon doa dan dukungan, insya Allah kami akan lebih fokus memperhatikan permasalahan masyarakat di dapil. Kalau ada isu di luar komisi kami, kami juga punya teman di komisi lain yang bisa dimintai bantuan. Sekarang waktunya kami mendengar, silakan sampaikan aspirasi Bapak dan Ibu semua,” tutupnya.
Kegiatan reses ini ditutup dengan sesi dialog interaktif di mana warga menyampaikan berbagai usulan dan keluhan yang akan ditindaklanjuti oleh Hj. Nurhasanah bersama pihak terkait.
Dan dalam menyambut bulan suci Ramadhan, Hj. Nurhasanah saling bermaaf-maafan dengan masyarakat yang hadir.***
Penulis : Sunardi
Editor : Redaksi
