Sevendoors Didemo KNPI, Pihak Caffe Sebut Semua Izin Lengkap

- Penulis

Selasa, 4 November 2025 - 01:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pekanbaru, cyberxpost.com – Aksi unjuk rasa keenam kalinya oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pengurus Kecamatan (PK) Rumbai Timur di depan Caffe Sevendoors, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin (3/11/2025) sore, memicu kontroversi. Massa menuding Caffe Sevendoors beroperasi tanpa izin dan berdiri di atas lahan Garis Sepadan Bangunan (GSB).

Puluhan peserta aksi membentangkan spanduk besar bertuliskan:

‎“Diduga Caffe Sevendoors kebal hukum, bebas menggunakan lahan GSB. Usut tuntas dan periksa oknum pejabat daerah yang diduga terlibat dalam penerbitan SKGR palsu atas lahan tersebut.”

Namun, kuasa hukum Caffe Sevendoors, Taufik, S.H., M.H., membantah keras tudingan tersebut. Ia menegaskan, seluruh perizinan telah diselesaikan sebelum pembangunan dimulai. “Negara kita negara hukum. Kalau memang ada pihak yang merasa dirugikan, silakan menempuh jalur hukum, bukan menuduh di jalan,” tegas Taufik.

Massa mendesak Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satpol PP dan dinas terkait untuk menegakkan aturan tata ruang dan menindak tegas dugaan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh pihak pengelola Caffe Sevendoors. Mereka membentangkan spanduk besar bertuliskan: “Diduga Caffe Sevendoors kebal hukum, bebas menggunakan lahan GSB. Usut tuntas dan periksa oknum pejabat daerah yang diduga terlibat dalam penerbitan SKGR palsu atas lahan tersebut.”

Baca Juga:  Polda Riau Petakan Zona Merah Banjir dan Longsor di Jalur Vital, "Riau Siaga Bencana"

Adit, salah satu orator aksi perwakilan dari KNPI membacakan empat poin tuntutan utama, karena diduga berdiri di atas lahan GSB yang melanggar aturan.

termasuk akan merobohkan bangunan Caffe Sevendoors dalam waktu 3×24 jam, jika permohonan mereka tidak di indahkan.

Kepala Satpol PP Yuliarso yang diwakili Kabid Perundang-undangan Fachrudin Satpol PP kota Pekanbaru mengatakan, “Dalam Hal ini saya tidak bisa mengatakan apapun, karena ini bukan wewenang saya, nanti kita sampaikan sama pimpinan.”

Aksi berlangsung sekitar satu jam di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian. Massa berorasi secara bergantian dan menyerahkan dokumen tuntutan resmi kepada perwakilan Pemerintah Kota Pekanbaru yang hadir di lokasi.

Taufik berharap semua pihak tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Kalau nanti pengadilan memutuskan, siapapun yang kalah harus legowo. Itulah cara yang benar dalam negara hukum,” tutupnya.

 

S’via – Kabiro Pekanbaru

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel cyberxpost.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Polres Labusel Bongkar Dugaan Jaringan Narkoba Lintas Kabupaten, Enam Pria Diamankan dengan 119,57 Gram Sabu
7 Polisi Dimutasi Usai Gerebek Pesta Narkoba 3 Anggota DPRD Gerindra
Sahrum Ritonga dan Dahliana Dalimunthe Berdamai, Sepakat Selesaikan Persoalan Secara Kekeluargaan
Cabang (DPC) BMP Kabupaten Nias Utara Periode 2026–2029 Resmi Di Lantik
Perkuat Tata Kelola Bersih, Pemkab Labuhanbatu Evaluasi MCSP-RBS KPK RI 2026 Sektor Pengadaan Barang dan Jasa
Melayani Tanpa Prasangka: Polri dan Etika Kesetaraan di Hadapan Hukum
KPK Ungkap Perkara Cukai Seret PT Djarum Rugikan Negara Triliunan
PT. Djarum Angkat Bicara Usai KPK Geledah Kantor Terkait Cukai Rokok
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 10:41 WIB

Polres Labusel Bongkar Dugaan Jaringan Narkoba Lintas Kabupaten, Enam Pria Diamankan dengan 119,57 Gram Sabu

Selasa, 3 November 2026 - 16:14 WIB

Sahrum Ritonga dan Dahliana Dalimunthe Berdamai, Sepakat Selesaikan Persoalan Secara Kekeluargaan

Minggu, 1 November 2026 - 21:29 WIB

Cabang (DPC) BMP Kabupaten Nias Utara Periode 2026–2029 Resmi Di Lantik

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 12:24 WIB

Perkuat Tata Kelola Bersih, Pemkab Labuhanbatu Evaluasi MCSP-RBS KPK RI 2026 Sektor Pengadaan Barang dan Jasa

Jumat, 30 Oktober 2026 - 21:19 WIB

Melayani Tanpa Prasangka: Polri dan Etika Kesetaraan di Hadapan Hukum

Berita Terbaru