Dugaan Pungli di Lapas Kelas II B Selatpanjang, Mohd Ilham: Kita Minta APH Melakukan Penyelidikan

- Penulis

Senin, 2 Maret 2026 - 21:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Selatpanjang | CYBERXPOST.com – Dugaan kuat terjadi pungutan liar ( pungli ) di lapas kelas II B Selatpanjang kian mencuat, hal ini bukan sekedar menjadi bualan kedai kopi, namun banyak pengakuan dari mantan narapidana bahkan narapidana yang masih berada di dalam.

Undang Undang yang mengatur pungli di atur dalam UU No 31 Tahun 1999 jo, UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya pasal 12 huruf e. Selain itu pungli juga di jerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman penjara hingga 9 Tahun.

Dugaan Pungli di Lapas Kelas II B Selatpanjang dilakukan secara sistematis, dimana pundi pundi pemerasan tersebut juga di duga melibatkan beberapa narapidana yang berada di dalam.

Menanggapi hal itu, Mohd Ilham Ketua HMI Cabang Kepulauan Meranti menyampaikan bahwa HMI mengutuk keras terhadap kegiatan pungli yang ada di lapas, lapas harus menjadi tempat yang berintegritas, karena lapas menjadi tempat narapidana untuk belajar berintegritas, kalau pegawai lapas nya saja terlibat dalam tindak pidana korupsi, bagaimana akan menjadi contoh yang baik bagi narapidana yang di dalam.

“Lapas harus menjadi tempat yang bersih, karena lapas menjadi tempat sementara bagi narapidana untuk belajar tentang integritas, kalau seandainya di dalam nya banyak praktik praktik kotor bagaimana lapas akan menjadi contoh yang baik bagi narapidana yang di dalam”

Baca Juga:  Jepr Bebas edarkan Narkoba Aparat Harus Bertindak Cepat

Dugaan kuat pungli di Lapas kelas II B Selatpanjang tersebut banyak terjadi ketika ada narapidana yang ingin melakukan pindah kamar, atau ada narapidana yang ingin pindah ke tempat yang lebih nyaman ( bebas dari sel ), hal itu terkuak dari pengakuan pengakuan mantan narapidana bahkan keluarga korban. Seperti nya praktik kotor tersebut bukan lagi menjadi rahasia umum.

Mohd Ilham juga menyampaikan, meminta APH untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan kuat pungli di lapas Kelas II B Selatpanjang, hal ini perlu dilakukan, agar tidak ada lagi praktik praktik kotor di tempat yang seharusnya berintegritas

“Kita minta APH untuk segera menyelidiki dugaan pungli di lapas kelas II B Selatpanjang tersebut. kita ingin lapas menjadi tempat yang berintegritas, lapas menjadi tempat yang nyaman bagi narapidana, dan lapas menjadi rumah yang memberikan pembelajaran bagi narapidana”

Persoalan di Lapas Kelas II B Selatpanjang, bukan sekedar persoalan pungli, namun juga ada dugaan pemberian makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan nya, hal ini juga harus di telusuri agar kesehatan narapidana di dalam bisa terjamin.***

Penulis : Leni Marlina

Editor : Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel cyberxpost.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perkuat Tata Kelola Bersih, Pemkab Labuhanbatu Evaluasi MCSP-RBS KPK RI 2026 Sektor Pengadaan Barang dan Jasa
KPK Ungkap Perkara Cukai Seret PT Djarum Rugikan Negara Triliunan
PT. Djarum Angkat Bicara Usai KPK Geledah Kantor Terkait Cukai Rokok
Pemkab Labuhanbatu Tetapkan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah Melalui Perbup No.26 Tahun 2026
INSAN PERS DI PEKANBARU MINTA KAPOLDA RIAU TIDAK TEBANG PILIH TERHADAP WARTAWAN
MASIH INGAT KASUS PELECEHAN & PENGANIAYAAN KARYAWAN KOPERASI DI TANGERANG? HARI INI SIDANG PERDANA!
Sengketa Lahan 700 Hektare Berlangsung Sejak 1996, KTPMI Duduki Lahan di Tanjung Mulia
Peringatan Sumpah Pemuda ke-98 di Labuhanbatu, Bupati Maya Hasmita Bacakan Pidato Menpora Erick Thohir Tekankan Pemuda Patriotik, Gigih dan Berempati
Berita ini 28 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 12:24 WIB

Perkuat Tata Kelola Bersih, Pemkab Labuhanbatu Evaluasi MCSP-RBS KPK RI 2026 Sektor Pengadaan Barang dan Jasa

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:28 WIB

KPK Ungkap Perkara Cukai Seret PT Djarum Rugikan Negara Triliunan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:22 WIB

PT. Djarum Angkat Bicara Usai KPK Geledah Kantor Terkait Cukai Rokok

Jumat, 30 Oktober 2026 - 10:11 WIB

Pemkab Labuhanbatu Tetapkan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah Melalui Perbup No.26 Tahun 2026

Jumat, 30 Oktober 2026 - 10:03 WIB

INSAN PERS DI PEKANBARU MINTA KAPOLDA RIAU TIDAK TEBANG PILIH TERHADAP WARTAWAN

Berita Terbaru