Bengkalis, CyberXpost.com – Di balik menara pompa dan ladang minyak yang menjadi penanda kekayaan energi, Kabupaten Bengkalis justru terus bergulat dengan ironi yang berulang: kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Sebuah paradoks yang kian hari terasa menyesakkan, terutama bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada kelancaran distribusi energi.
Kelangkaan BBM di daerah penghasil minyak ini tak lagi sekadar soal teknis distribusi. Ia telah menjelma menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang nyata menghambat mobilitas warga, melumpuhkan aktivitas usaha kecil, serta menekan pendapatan nelayan, pedagang, dan pelaku ekonomi informal lainnya.
Antrean panjang di SPBU, keterbatasan pasokan, hingga warga yang terpaksa menunda aktivitas harian kini menjadi pemandangan lazim. Dalam senyap, denyut ekonomi lokal pun perlahan melemah, memunculkan kegelisahan yang semakin meluas di tengah masyarakat.
Kondisi itulah yang mendorong Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkalis angkat suara. Organisasi mahasiswa ini mendesak instansi-instansi terkait agar bertanggung jawab serta memperketat pengawasan terhadap pendistribusian BBM subsidi di Kabupaten Bengkalis.
Pengurus HMI Cabang Bengkalis, Rahmat Syukri Hidayat, menyebut situasi tersebut sebagai potret ketidakadilan yang sulit diterima akal sehat.
“Ini sangat miris. Bengkalis adalah daerah penghasil minyak, tetapi justru mengalami kelangkaan BBM secara berulang. Kondisi ini jelas merugikan masyarakat. Dampaknya nyata ekonomi melemah dan aktivitas sehari-hari menjadi terhambat,” ujar Rahmat, Kamis (1/1/2026).
Menurutnya, kelangkaan BBM yang terus berulang menimbulkan tanda tanya besar terkait tata kelola dan efektivitas pengawasan distribusi BBM subsidi. Ia menilai, hingga kini belum ada penjelasan yang terbuka, utuh, dan meyakinkan kepada publik.
Atas dasar itu, HMI Cabang Bengkalis secara tegas mendesak Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Bengkalis untuk tampil ke hadapan publik dan memberikan penjelasan resmi.
“HMI meminta Kepala Disdagperin jangan bersembunyi. Harus muncul dan bertanggung jawab. Jika tidak, kami akan mendorong Bupati untuk segera melakukan evaluasi terhadap kepala OPD yang diduga mengabaikan amanah,” tegas Rahmat.
Tak hanya pemerintah daerah, HMI Bengkalis juga menaruh perhatian besar pada peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resor Bengkalis, agar ikut aktif mengawal pendistribusian BBM di lapangan.
“Kapolres memiliki posisi strategis dalam pengawasan distribusi BBM. Kami berharap pengawalan dilakukan secara ketat agar persoalan ini tidak terus berulang dan masyarakat kembali menjadi korban,” lanjutnya.
“Jika tidak ada kejelasan, maka dugaan penyelewengan sulit dihindari. Bahkan terkesan dibiarkan. Karena itu, kami meminta aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan secara serius dan menyeluruh,” pungkasnya.
Kini, kelangkaan BBM di Bengkalis bukan lagi semata persoalan pasokan. Ia menjadi ujian bagi integritas tata kelola, ketegasan pengawasan, dan keberpihakan negara terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Publik menunggu jawaban bukan sekadar pernyataan, melainkan tindakan nyata.**
Editor; Wapimred
